Petugas Pertanian Awasi MBG untuk Cegah Keracunan

Pengawasan Ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta telah menerjunkan personel pengawas untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Badan Pangan Nasional (BGN) untuk mencegah potensi keracunan yang pernah terjadi di beberapa daerah.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta, Sukidi, menyatakan bahwa pihaknya rutin berkoordinasi dengan penyedia MBG. Dalam hal ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang saat ini sudah beroperasi di 14 titik di seluruh penjuru Kota Yogyakarta.

\”Kami melakukan pengawasan keamanan pangan secara rutin di dapur MBG yang ada di Kota Yogyakarta. Pengawasan dilakukan setiap hari,\” ujar Sukidi pada Rabu (1/10/2025).

Pengawasan tersebut mencakup pangan segar yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan hasil perikanan, serta pangan olahan melalui uji organoleptik seperti rasa, bau, warna, dan tekstur.

Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Pangan, Ari Astuti, menambahkan bahwa pengawasan bahan baku di SPPG mencakup asal dan waktu kedatangannya. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan terkait higiene sanitasi sarana prasarana, lingkungan, dan sumber daya manusia atau petugas SPPG.

• Petugas harus menggunakan sarung tangan.
• Edukasi mengenai penanganan pangan sejak proses memasak hingga pemorsian.
• SPPG diarahkan untuk memasak makanan secara bertahap sesuai dengan menu makan bergizi gratis dan perkiraan waktu konsumsi.

Misalnya, SPPG diarahkan untuk memasak makanan secara bertahap menyesuaikan menu makan bergizi gratis dan perkiraan bakal disantap pukul berapa.

\”Permintaan dari TK dan SD biasanya MBG diserahkan jam istirahat pagi. Untuk SMA, diberikan saat istirahat jam kedua. Maka, harus dimasak bertahap, untuk mencegah potensi basi,\” ucap Ari Astuti.

Persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Sebelumnya, seluruh SPPG atau penyelenggara MBG di Kota Yogyakarta diwajibkan mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut harus sudah dipegang para distributor program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta, setidaknya per bulan Oktober 2025.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Pemkot Yogyakarta lantas mendorong setiap SPPG agar segera melengkapi persyaratan sertifikat SLHS.

\”Disyaratkan semuanya. Pada bulan Oktober ini semua harus sudah punya. Jadi, Oktober sudah harus punya semua,\” tegas Wawan Harmawan.

Peran Penting Pengawasan dalam Keamanan Pangan

Pengawasan keamanan pangan sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi target utama dari program MBG. Dengan adanya pengawasan rutin dan persyaratan SLHS, diharapkan dapat memastikan bahwa makanan yang disajikan aman dan berkualitas.

Selain itu, pengawasan tidak hanya terbatas pada bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kontaminasi dan keracunan yang bisa saja terjadi jika tidak diawasi secara ketat.

Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan MBG

Pelaksanaan program MBG juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kebutuhan antar tingkat pendidikan dan waktu penyajian makanan. Oleh karena itu, SPPG diarahkan untuk memasak makanan secara bertahap sesuai dengan jadwal konsumsi.

Dengan demikian, program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi para peserta didik. DPP Kota Yogyakarta terus berkomitmen untuk memastikan keamanan pangan dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.