BGN Tetap Gunakan Makanan UPF dalam Menu MBG

Penjelasan Kepala BGN tentang Penggunaan Makanan Ultra-Olahan dalam MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan memasukkan Ultra Processed Foods (UPF) atau makanan ultra-olahan ke dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI, serta Kepala BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Awalnya, Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, bertanya apakah UPF akan tetap dimasukkan dalam menu MBG. “Apakah ada komitmen BGN untuk tidak menggunakan ultra processed foods dalam MBG?” tanyanya.

Dadan kemudian menjelaskan bahwa kritik terhadap makanan ultra-proses berasal dari tingginya kadar gula di dalamnya. Namun, menurutnya, makanan tersebut telah melewati tahapan pengolahan yang terjamin kebersihan dan keamanannya sebelum siap dikonsumsi. Atas dasar itu, ia menyatakan bahwa pihaknya tetap akan menggunakan makanan ultra-proses.

“Untuk beberapa produk yang mengandung banyak gula kita akan hindarkan. Namun, untuk beberapa produk yang dapat diterima seperti susu UHT yang rasanya plain saya kira tidak membatasi itu,” ujar Dadan.

Menurutnya, makanan ultra-proses dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang pendek. “Kami tentu saja akan mengutamakan produk UMKM dan apalagi kalau diproduksi secara higienis,” katanya.

Kritik dari Ahli Gizi Terhadap Menu MBG

Sebelumnya, ahli gizi dr Tan Shot Yen mengkritik menu yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat bersama Komisi XI DPR.

Dalam rapat itu, ia menyampaikan kegelisahannya akan menu MBG seperti burger, spaghetti, dan produk olahan sebagai menu MBG. Menurutnya, menu tersebut tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak.

Ia menyarankan agar MBG menyediakan menu makanan bergizi dari tiap daerah. “Saya ingin anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lhoknga (Aceh) sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia,” kata Tan, dikutip dari siaran YouTube TV Parlemen, Kamis (25/9).

Pada kesempatan itu, ia meminta untuk menghentikan distribusi makanan kering yang mengacu pada produk industri sebagai Ultra-Processed Food (UPF), atau makanan yang melewati serangkaian proses pengolahan industri dan mengandung banyak zat kimia. Ia mendorong agar makanan lokal menjadi menu MBG.

“Alokasikan menu lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah,” ujarnya.

Pandangan Tentang Permintaan Anak dan Makanan Lokal

Tan juga menyadari bahwa tak semua anak suka dengan makanan lokal. Namun menurutnya, tidak elok jika menggunakan UPF dan mengacu pada permintaan anak.

“Saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak. Kalau request-nya cilok, mati kita,” katanya.

Kesimpulan

Dari berbagai pandangan yang disampaikan, terlihat bahwa masalah penggunaan makanan ultra-olahan dalam MBG masih menjadi topik perdebatan. Di satu sisi, pihak BGN berusaha memastikan bahwa makanan yang disajikan aman dan higienis. Di sisi lain, para ahli gizi menyoroti pentingnya memprioritaskan makanan lokal yang lebih sehat dan sesuai dengan budaya Indonesia.

Perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan nutrisi anak-anak dan keberlanjutan program MBG. Dengan demikian, kebijakan yang diambil harus mampu menjawab tantangan di lapangan tanpa meninggalkan prinsip kesehatan dan kualitas makanan.