Keracunan Makan Gratis di Kadungora Garut: Kegagalan Pengawasan dan Kebijakan!

PR GARUT

Program makan bergizi gratis yang seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi masyarakat justru kembali menimbulkan korban. Kasus keracunan massal yang terjadi di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut bukanlah kejadian pertama, melainkan yang kedua kalinya terjadi. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah gagal dalam memastikan kualitas dan keamanan pangan bagi rakyat.

Sekretaris Jenderal GMNI Garut, Al Rendy Firmansyah menyatakan bahwa insiden berulang ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi merupakan bukti lemahnya pengawasan. Abainya pemerintah juga menjadi faktor utama, serta mencerminkan manajemen program yang hanya fokus pada pencitraan tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, GMNI Garut menemukan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyediaan makanan bergizi tidak dijalankan secara konsisten.

• Pemilihan bahan baku yang tidak memenuhi standar
• Proses pengolahan yang tidak terkontrol
• Distribusi makanan yang tidak tepat waktu
• Pengecekan kualitas akhir yang tidak dilakukan secara ketat

Semua aspek tersebut tidak memiliki kontrol yang jelas dan ketat. Akibatnya, makanan yang seharusnya menyehatkan justru menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Anak-anak dan masyarakat yang menjadi sasaran malah harus menghadapi risiko kesehatan.

\”Hal ini jelas mencederai semangat keberpihakan pada rakyat kecil,\” ujarnya.

GMNI Tuntut Evaluasi MBG

Untuk itu, GMNI Garut menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap mekanisme program makan bergizi gratis. Selanjutnya, mereka meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan makanan diungkap secara transparan. Pemerintah perlu menindak tegas penyedia jasa yang lalai, agar tidak ada lagi korban dari program yang seharusnya menyehatkan.

Harus melibatkan ahli gizi, organisasi masyarakat, dan mahasiswa dalam proses pengawasan agar implementasi berjalan lebih terbuka dan akuntabel.

“Setiap kebijakan yang lalai mengorbankan rakyat adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” tegasnya.

“Terlebih di Kadungora keracunan massal ini sudah terjadi dua kali, dan SOP yang mestinya menjadi panduan penyelamatan justru diabaikan,” sambung dia.

Pemerintah tidak bisa lagi berdalih. Program makan bergizi gratis jangan hanya menjadi jargon politik. Tetapi harus benar-benar memberi jaminan gizi, kesehatan, dan keselamatan rakyat,” tegas Al Rendy.