Keracunan MBG di Agam, Gubernur Sumbar Ingatkan Kepada Pemilik Warung untuk Sesuaikan Menu dengan Standar Gizi

Penanganan Keracunan Akibat Program Makan Bergizi Gratis di Agam

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) sedang memantau situasi terkini terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Agam. Sebanyak 86 orang dilaporkan mengalami indikasi keracunan setelah mengonsumsi menu nasi goreng dari program tersebut. Hal ini memicu langkah segera dari pihak berwenang untuk meninjau kembali pelaksanaan MBG di wilayah tersebut.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai kondisi yang terjadi di Lubuk Basung, Agam. Ia meminta Pemkab Agam untuk segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG di dapur yang diduga menjadi sumber keracunan. \”Kami meminta agar pelaksanaan MBG di tempat tersebut dihentikan sementara waktu,\” ujarnya dalam rapat koordinasi MBG di Padang, Kamis (2/10/2025).

Mahyeldi menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap menu yang disajikan dalam program MBG memenuhi standar gizi dan higienis. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih teliti dalam memantau pelaksanaan MBG hingga ke tingkat pedesaan. \”Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi, baik di Agam maupun di seluruh wilayah Sumbar,\” tegasnya.

Saat ini, Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Sumbar sedang melakukan identifikasi lapangan terkait kasus keracunan tersebut. Oleh karena itu, operasional dapur di Kampuang Tanah yang diduga menjadi sumber masalah sementara waktu dihentikan. Gubernur juga meminta semua pihak terkait untuk segera melakukan tindakan cepat dalam menangani permasalahan yang muncul.

\”Pastikan setiap anak mendapat makanan yang sesuai standar dan higienis. Standarisasi perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh bupati dan wali kota maupun Satgas agar program MBG ini dapat berjalan optimal di Sumbar,\” tambahnya.

Perkembangan Pelaksanaan MBG di Sumbar

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Satuan Tugas percepatan penyelenggaraan MBG Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Sumbar saat ini menyediakan layanan untuk dua Nagari melalui satu dapur MBG. Total kebutuhan dapur MBG di provinsi ini mencapai 120 dapur, namun hingga saat ini baru 84 dapur yang beroperasi.

Iqbal mengungkapkan bahwa sesuai arahan Gubernur Mahyeldi, pihaknya meminta seluruh OPD terkait di provinsi untuk mensinergikan produksi pangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapur MBG. \”Harapan kami dengan demikian, pergerakan ekonomi masyarakat dapat lebih merata,\” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya berharap kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi melalui produksi pangan masyarakat di masing-masing nagari. Dengan demikian, tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan perekonomian lokal.

Langkah Kebijakan dan Pengawasan

Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MBG harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Ia meminta kepada seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap dapur MBG beroperasi sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

Selain itu, Mahyeldi juga mengingatkan bahwa penanganan masalah di lapangan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. \”Jika ada permasalahan, segera diatasi agar dampaknya tidak semakin luas,\” pesannya.

Program MBG di Sumbar diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memperbaiki gizi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang belum memiliki akses cukup terhadap makanan bergizi. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.