Dapur Umum MBG Wajib Punya Tiga Sertifikasi, Menkes Tak Gentar

Kementerian Kesehatan Perketat Sertifikasi untuk Program Makan Bergizi Gratis

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini mengambil langkah-langkah lebih ketat dalam memastikan keamanan dan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan setelah munculnya kasus keracunan yang semakin meningkat. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi tiga sertifikasi utama.

Pertama, SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses penyajian makanan sesuai dengan standar higienis dan sanitasi. Kedua, SPPG juga perlu memiliki sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), yang menekankan pada pengelolaan risiko dan standar gizi dalam penyajian makanan. Ketiga, sertifikasi Halal juga menjadi syarat penting, terutama bagi masyarakat yang memprioritaskan makanan halal.

Selain itu, Kemenkes akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan rekomendasi tambahan. Tujuannya adalah mempercepat proses sertifikasi tanpa mengorbankan kualitas dan biaya yang tidak wajar.

\”Kita berharap proses sertifikasi ini bisa berjalan cepat, berkualitas, dan tidak membebankan para pelaku usaha,\” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Penambahan Jumlah SPPG yang Tersertifikasi SLHS

Menurut Budi, saat ini jumlah SPPG yang telah tersertifikasi SLHS sedang meningkat pesat. Sebelumnya hanya sekitar 20-an SPPG, namun dalam waktu dua hari, angka tersebut naik dari 36 menjadi 96. Saat ini, jumlah SPPG yang tersertifikasi SLHS sudah melebihi 100.

Kemenkes dan Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh SPPG dapat tersertifikasi SLHS dalam satu bulan. Langkah ini diharapkan bisa meminimalkan risiko keracunan yang terjadi akibat makanan yang tidak memenuhi standar higienis.

SPPG yang Terdampak Keracunan Dihentikan Sementara

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa SPPG yang berada di lokasi yang terdampak keracunan akan dihentikan sementara. Proses investigasi dan analisis akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti dari kasus keracunan tersebut.

\”SPPG akan kita hentikan begitu ada kejadian keracunan, sambil diinvestigasi dan dianalisis apa yang menjadi penyebabnya,\” kata Dadan.

Sebelumnya, BGN melaporkan bahwa jumlah orang yang terkena keracunan akibat MBG mencapai lebih dari 6.457 orang per 30 September 2025. Angka ini menunjukkan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan dalam program tersebut.

MBG Tetap Berlanjut di Daerah Aman

Meskipun terdapat beberapa kasus keracunan, Dadan menjelaskan bahwa MBG tetap berlangsung di daerah-daerah yang dinilai aman. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

\”Untuk daerah yang aman, MBG tetap berjalan sesuai instruksi presiden,\” tutur Dadan.

Dengan adanya langkah-langkah penguatan sertifikasi dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program MBG dapat terus berjalan dengan aman dan bermanfaat bagi masyarakat.