Menteri Kesehatan Usulkan Uji Cepat MBG Sebelum Konsumsi untuk Cegah Keracunan

Upaya Pemerintah dalam Mencegah Keracunan pada Program MBG

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan penerapan metode rapid test untuk memastikan kualitas bahan baku dan makanan yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) atau keracunan yang telah terjadi beberapa waktu lalu.

\”Ada yang bisa dilakukan pengujian kualitas bahan baku. Ini yang kami bicarakan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), supaya bahan bakunya nanti termasuk airnya, kalau bisa diuji rapid,\” ujar Budi di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, pada Kamis (2/10/2025).

Pemeriksaan kualitas bahan baku akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pada makanan yang sudah matang. \”Jenis (rapid test) kedua untuk makanan setelah jadi, ada rapid test-rapid test untuk ngecek bakterinya apa,\” tambahnya.

Menurut Budi, usulan ini bertujuan untuk menemukan apakah ada makanan yang diberikan kepada anak-anak mengandung bahan kimia berbahaya. Ia juga menyebutkan bahwa metode ini sudah diterapkan dalam penyajian makanan untuk kepala negara dan catering makanan bagi para jemaah haji.

\”Rapid test untuk mengecek ada keracunan kimianya apa. Contohnya, setiap pejabat negara atau kepala negara yang mau makan kan dirapid test dulu, atau kita juga lakukan pada catering haji,\” jelas dia.

Angka Korban Keracunan MBG yang Menyedihkan

Program MBG yang sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak kini menjadi sorotan karena telah mengakibatkan ribuan orang terdampak keracunan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, menyebutkan bahwa jumlah korban keracunan MBG mencapai lebih dari 6.457 orang hingga 30 September 2025.

\”Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,\” kata Dadan dalam rapat Komisi IX DPR RI.

\”Kemudian, wilayah III ada 1.003 orang,\” lanjut dia.

Tindakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah

Menyusul banyaknya kasus keracunan MBG, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah menyatakan bahwa seluruh dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

\”Sertifikat laik higienis dan sanitasi syarat, tetapi pasca-kejadian harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS. Akan dicek, kalau enggak ada ini akan kejadian lagi, kejadian lagi,\” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kemenkes, Jakarta, pada Minggu (28/9/2025).

Zulhas menjelaskan bahwa hasil rakor juga meminta agar seluruh dapur SPPG untuk Program MBG yang bermasalah ditutup sementara, dievaluasi, dan dilakukan investigasi. Selain itu, dapur SPPG juga wajib melakukan sterilisasi alat makan dan memperbaiki proses sanitasi, khususnya alur limbah.

\”SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,\” ujarnya.