Bank Indonesia Kepri Peroleh Dua Penghargaan di Hari Jadi ke-23 Provinsi, Bukti Sinergitas Nyata

Penghargaan untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau

Upacara Peringatan Hari Jadi ke-23 Provinsi Kepulauan Riau pada 24 September 2025 berlangsung di halaman Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam acara tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri memberikan penghargaan kepada tokoh, kelompok masyarakat, serta instansi pemerintah yang telah mengambil peran strategis dan bersinergi dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Kepri.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau termasuk salah satu instansi pemerintahan yang mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, memberikan penghargaan atas dedikasi dan kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan berikutnya diberikan atas dedikasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Kedua penghargaan tersebut diberikan Pemerintah Provinsi Kepri sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta menegaskan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Atas nama pimpinan, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kepri atas penghargaan ini. Ini merupakan pengakuan atas sinergi yang selama ini terjalin antara BI dan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong transformasi digital,” ujar Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI Kepri, Adik Afrinaldi, di Kota Batam.

Pendapat Prof. Dr. Hj. Sri Langgeng Ratnasari, SE., MM (Rektor Universitas Riau Kepulauan)

Dua penghargaan yang diterima Bank Indonesia (BI) Kepri dari Gubernur Kepulauan Riau pada peringatan Hari Jadi Kepri ke-23 bukan sekadar seremoni. Melainkan kado istimewa bagi provinsi ini. Penghargaan itu menjadi bukti bahwa perjalanan Kepri selama 23 tahun telah diwarnai capaian positif, khususnya dalam bidang ekonomi dan tata kelola keuangan daerah.

Bagi saya, penghargaan atas kontribusi pengendalian inflasi mencerminkan keberhasilan menjaga stabilitas hidup masyarakat. Inflasi yang terkendali berarti harga kebutuhan pokok tetap stabil, daya beli masyarakat terjaga, dan kesejahteraan lebih terjamin. Stabilitas inilah yang menjadi fondasi rasa aman dan nyaman bagi warga Kepri.

Sementara itu, penghargaan dalam digitalisasi transaksi pemerintah daerah menandai langkah maju menuju tata kelola yang modern dan transparan. Dengan digitalisasi, proses keuangan menjadi lebih efisien, minim kesalahan, dan terhindar dari kebocoran. Pada saat yang sama, pelayanan publik bisa berlangsung lebih cepat dan akuntabel.

Saya melihat dua penghargaan ini juga menjadi simbol kolaborasi erat antara BI Kepri dan pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi, sekaligus menumbuhkan optimisme ke depan.

Sebagai akademisi, saya merasakan langsung dukungan nyata BI Kepri terhadap perguruan tinggi. Mulai dari riset dan kajian ekonomi, seminar ilmiah, hingga program magang mahasiswa. Bahkan pemberdayaan UMKM binaan dan literasi keuangan di kampus menjadi bukti bahwa BI Kepri hadir di tengah dunia pendidikan. Kehadiran itu tentu sangat berharga untuk menyiapkan generasi muda yang melek finansial, adaptif, dan siap bersaing.

Untuk ke depannya, saya berharap BI Kepri terus menjaga stabilitas inflasi, mendorong inovasi digitalisasi ekonomi, serta memperkuat dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif. Literasi keuangan generasi muda juga perlu menjadi prioritas agar masyarakat Kepri semakin bijak mengelola keuangan di era digital.

Dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, saya meyakini Kepri bisa menjadi pusat ekonomi maritim yang tangguh. Penghargaan ini menjadi inspirasi agar Kepri terus berinovasi, berkolaborasi, dan berkompetisi di tengah dinamika ekonomi global maupun regional.

Pendapat Ketua ISEI Kepri, Dr. Suyono

Terkait penghargaan yang diterima Bank Indonesia (BI) Kepri pada peringatan Hari Jadi Kepri ke-23 merupakan bentuk apresiasi nyata pemerintah daerah terhadap kinerja lembaga ini. Penghargaan itu menegaskan peran penting BI dalam menjaga stabilitas moneter, mengawal pertumbuhan ekonomi daerah, serta memastikan inflasi tetap rendah sehingga harga-harga barang di pasar terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Bagi saya selaku Ketua ISEI Kepri, pencapaian ini juga tidak terlepas dari kontribusi BI Kepri dalam memperkuat sektor riil. Dukungan terhadap usaha kecil dan menengah, termasuk mendorong pelaku UMKM untuk menembus pasar ekspor, merupakan langkah konkret yang berdampak langsung pada perekonomian daerah.

Harapannya, program ini bisa semakin optimal sehingga UMKM Kepri lebih tangguh dan berdaya saing.

Dalam konteks inflasi, perlu dipahami bahwa sekitar 40 persen komponennya berasal dari faktor penawaran dan kejutan (supply shocks), misalnya cuaca ekstrem yang mengganggu pasokan pangan atau lonjakan harga minyak dunia. Karakteristik ini membuat inflasi di wilayah Kepri lebih rentan dibandingkan daerah lain. Karena itu, menjaga stabilitas harga tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter, melainkan butuh kerja sama erat dengan pemerintah daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kolaborasi ini menjadi kunci agar kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral berjalan terintegrasi.

Penghargaan kedua yang diraih BI Kepri, yakni digitalisasi transaksi pemerintah daerah, memiliki makna strategis. Digitalisasi bukan hanya soal memodernisasi sistem pembayaran, tetapi juga menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan transaksi digital, aliran dana dapat diawasi secara real-time, potensi kebocoran anggaran berkurang, serta pelayanan publik berjalan lebih cepat.

Lebih jauh, digitalisasi transaksi juga membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis elektronik. Masyarakat lebih mudah menunaikan kewajiban, sementara pemerintah mendapatkan pendapatan yang lebih optimal.

Bagi UMKM dan pelaku usaha lokal, terbiasanya masyarakat menggunakan layanan keuangan digital akan mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem ekonomi digital.

Ke depan, saya berharap sinergi antara BI Kepri, pemerintah daerah, dan pelaku usaha semakin solid. Tantangan global, volatilitas harga pangan, serta tuntutan transformasi digital hanya bisa dihadapi dengan kolaborasi yang berkesinambungan. Pada akhirnya, stabilitas inflasi, tata kelola modern, serta penguatan sektor riil akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi Kepri yang berkelanjutan dan inklusif.