BGN: Keracunan MBG di Bandar Lampung Terparah Se-Indonesia

Keracunan Makan Bergizi Gratis di Indonesia

Tren kasus keracunan yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 4.711 orang mengalami keracunan di tujuh wilayah Indonesia per 22 September 2025. Rinciannya, wilayah I (Sumatera) mencatat 1.281 kasus, wilayah II (Jawa) sebanyak 2.606 kasus, dan wilayah III (Kalimantan, Bali, Sulawesi, NTT, Maluku, Papua) sebanyak 824 kasus.

Peningkatan kasus ini sangat signifikan. Jika pada Januari hanya terdapat 94 korban dari 4 kasus, maka pada Agustus melonjak menjadi 1.988 korban dari 9 kasus, dan pada September mencapai 2.210 korban dari 44 kasus. Kota Bandar Lampung menjadi kota dengan kasus keracunan terbanyak di Indonesia dengan 503 orang korban. Selanjutnya ada Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), dan Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat jumlah korban keracunan MBG lebih tinggi, yakni mencapai 6.452 orang per 21 September 2025. BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama keracunan, antara lain bakteri E. Coli dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mi. Kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).

Lonjakan kasus ini mengindikasikan lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah. Untuk menanggapi situasi tersebut, BGN telah mengambil langkah antisipatif. Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyatakan bahwa seluruh dapur mitra yang pernah terlibat kasus keracunan telah menerima surat pemberitahuan resmi. Proses verifikasi kini dilakukan dengan lebih ketat.

“Hari ini kami sudah keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah,” ujar Nanik, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar, demi memastikan keamanan setiap hidangan MBG. Sebagai bagian dari pengawasan intensif, BGN akan mengerahkan tim inspeksi gabungan yang terdiri dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan kepolisian. Tim ini akan mengevaluasi langsung kondisi dapur dan memastikan kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. “Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan,” ucap Nanik.

Kepala BGN Dipanggil Prabowo

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan sejumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9/2025). Dia menyebutkan, sudah ada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbentuk sepanjang 2025. Dadan merincikan, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 telah terbentuk 2.391 unit SPPG dengan 24 kasus keracunan. Sementara pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah 7.244 unit, dengan 47 kasus keracunan.

“Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM (sumber daya manusia) masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan, Minggu (28/9/2025). Hingga saat ini, total SPPG yang telah beroperasi mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat. Dadan yang merupakan ahli serangga dari IPB ini menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut meliputi kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas berbagai insiden yang terjadi. Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola di setiap satuan layanan. Presiden juga memberikan sejumlah arahan, salah satunya agar setiap SPPG memiliki koki terlatih serta alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Dia turut menginstruksikan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi food tray, filter air, serta CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

Prabowo berharap, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan menjamin program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan tepercaya. Prabowo mengakui, sebuah program sebesar MBG wajar menghadapi kendala di awal. Tetapi dia menegaskan bahwa persoalan itu harus segera diselesaikan. “Ini masalah (program) besar jadi pasti ada kekurangan di awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Karena itu, ia berjanji segera menggelar rapat bersama BGN untuk mencari solusi.

Serap Rp 1,2 Triliun per Hari

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, program MBG akan mulai menyerap anggaran sebesar Rp 1,2 triliun per hari mulai tahun depan. Ia optimistis target penyerapan anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun pada 2026 dapat tercapai secara optimal. \”Mulai hari pertama tahun depan, kita akan menyerap Rp 1,2 triliun per hari. Jadi, penyerapannya tidak akan menjadi masalah lagi,\” ujar Dadan di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Untuk tahun ini, total anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp 99 triliun, terdiri dari anggaran awal Rp 71 triliun dan tambahan Rp 28 triliun. Awalnya, tambahan anggaran diperkirakan mencapai Rp 50 triliun, namun setelah evaluasi, hanya Rp 28 triliun yang dinilai realistis untuk diserap. \”Tadi kami hitung lagi, yang Rp 50 triliun tidak akan bisa diserap. Kemungkinan besar hanya Rp 28 triliun yang bisa kita manfaatkan tahun ini,\” jelasnya. Hingga saat ini, penyerapan anggaran MBG baru mencapai Rp 19,3 triliun atau sekitar 27,18 persen dari pagu awal Rp 71 triliun. Angka ini meningkat tipis dibandingkan realisasi per 22 September yang tercatat Rp 17 triliun.

Dadan memperkirakan bahwa hingga pertengahan Oktober, penyerapan akan bertambah Rp 4,5 triliun. Jika sesuai prediksi, maka total penyerapan bisa mencapai Rp 13,8 triliun, meski masih belum menyentuh separuh dari pagu awal. Ia menambahkan, peningkatan penyerapan anggaran akan sejalan dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat dan terbentuknya lebih banyak SPPG atau dapur umur. Hingga akhir September, jumlah SPPG ditargetkan mencapai 10 ribu unit. \”Karena itu, di pertengahan Oktober nanti, Rp 4,5 triliun sudah akan terserap,\” katanya.

BGN menargetkan hingga akhir tahun ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, membentuk 25.400 SPPG aglomerasi, dan 6.000 SPPG di wilayah terpencil. Jika target ini tercapai, Dadan yakin penyerapan anggaran tahun depan akan berjalan lebih cepat dan efisien. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memastikan penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga berjalan optimal. Ia mengakui sempat menilai penyerapan anggaran BGN masih rendah. Namun, setelah bertemu langsung dengan Dadan, ia melihat perkembangan yang menggembirakan. “Saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih baik dari yang saya perkirakan. Program BGN juga punya dampak signifikan terhadap perekonomian,” ujarnya. Melihat progres tersebut, Purbaya menyebut BGN telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28 triliun untuk memenuhi kebutuhan program hingga akhir tahun.

“Anggarannya sudah tersedia, tinggal digeser saja. Tidak ada masalah,” tambahnya. Ia menekankan pentingnya pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala guna menjaga efektivitas penggunaan anggaran. “Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi. Kalau benar bisa menyerap, kita beri tambahan. Kalau tidak, ya kita potong,” tegas Purbaya.