Dadan Hindayana: Keracunan MBG Akibat Dapur Tidak Patuh SOP

Penyebab Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan penyebab utama kasus keracunan yang terjadi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, sebagian besar kejadian tersebut disebabkan oleh tidak memenuhinya prosedur operasional standar (SOP) oleh dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dadan menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR pada Rabu, 1 Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa sejak peluncuran MBG pada Januari 2025, BGN mencatat sebanyak 75 kasus keracunan. Dari data tersebut, terdapat 24 kasus gangguan pencernaan antara 6 Januari hingga 31 Juli, dan 51 kasus lainnya dari 1 Agustus hingga malam tadi.

Menurut Dadan, keracunan terjadi karena SPPG tidak menjalankan SOP yang telah ditetapkan oleh BGN. “Kami dapat identifikasi bahwa kejadian tersebut rata-rata disebabkan oleh pelanggaran terhadap SOP yang ditetapkan,” ujarnya.

Ia memberikan contoh, seperti banyak dapur yang membeli bahan baku empat hari sebelum makanan dibagikan. Padahal, SOP menyarankan penggunaan bahan baku dua hari sebelumnya. Selain itu, waktu proses masak hingga pengiriman atau pembagian makanan seharusnya tidak lebih dari enam jam. Namun, BGN menemukan bahwa beberapa dapur memasak selama 12 jam sebelum proses pengiriman.

“Ada SOP yang kami tetapkan untuk proses masak sampai delivery tidak lebih dari enam jam, karena optimalnya di empat jam. Contohnya di Bandung, ada yang masak dari jam 9 dan kemudian delivery-nya sampai jam 12, ada juga yang sampai 12 jam lebih,” jelas Dadan.

Tindakan yang Diambil oleh BGN

Dadan menegaskan bahwa BGN akan menindak dan menutup sementara SPPG yang tidak memenuhi standar prosedur. Ia meminta dapur MBG untuk segera memperbaiki SOP mereka. “Kami berikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan, kami tutup sementara hingga semua proses yang dilakukan diperbaiki dan mereka juga harus mulai mitigasi,” katanya.

Sejak Januari hingga 30 September 2025, BGN mencatat sebanyak 6.517 orang penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan. Dadan memetakan kasus keracunan MBG dalam tiga wilayah: Wilayah I yang mencakup Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III di Indonesia Timur.

Selain itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menemukan angka keracunan yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 8.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan dalam program MBG masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan secara serius.