Kemenkes Temukan 8 Bakteri Penyebab Keracunan MBG

Penyebab Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Ditemukan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah penyebab keracunan yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini diungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Budi menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan penelitian epidemiologis terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam penelitian tersebut, ditemukan adanya bakteri, virus, dan bahan kimia yang menjadi penyebab keracunan.

\”Jadi, ada bakteri, ada beberapa itu virus, dan ini kimia,\” kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Ia menekankan pentingnya menemukan penyebab medis keracunan karena akan menentukan perawatan yang harus diberikan kepada korban. Selain itu, dari temuan ini juga bisa dilacak penyebab keracunan MBG, karena penyebab bakteri dan virus muncul bisa berbeda-beda.

Laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten/kota harus siap meneliti penyebab keracunan MBG. \”Jadi, sekarang kita lagi memperbaiki reagen-reagennya,\” tutur Budi. \”Karena yang untuk ini kan penelitiannya ada dua, bakteri dan virus ada penelitian toxicologi, ini yang bagian kimia,\” lanjutnya.

Dia menyebut, dalam meneliti mikrobiologis, metode yang paling bagus adalah polymerase chain reaction (PCR) karena bisa langsung mengetahui jenis bakteri atau kuman penyebab keracunan. “Reagennya kita siapkan untuk bisa mendeteksi bakteri dan virus ini karena ini yang paling banyak terjadi,” ujar Budi.

Berdasarkan data yang dipaparkan Budi, terdapat 8 bakteri penyebab keracunan MBG, yakni salmonella, escherichia coli, bacillus cereus, staphylococcus aureus, clostridium perfringens, listeria monocytogenes, campylobacter jejuni, dan shigella. Kemudian, ditemukan dua virus, yakni norovirus atau rotavirus dan hepatitis A virus. Adapun penyebab keracunan kimia adalah nitrit dan scombrotoxin (histamine).

Penyimpangan dalam Program MBG

Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga dilakukan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkap, salah satu dugaan penyimpangan MBG yang paling disorot adalah soal pengadaan dan penggunaan bahan baku.

Yeka menyorot temuan di mana menunjukkan menu semangka dalam MBG yang sangat tipis seperti tisu. \”Yang terjadi itu adalah permainan di bahan baku. Itu sangat unik. Faktanya banyak beredar, misalnya menu untuk Rp 10.000 porsi tapi buahnya (semangka) tipis banget, seperti tisu,\” kata Yeka di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9).

Menurut dia, permainan pengadaan dan penggunaan bahan baku yang menyimpang tentu menyalahi standar penyajian MBG. Padahal secara sistem, pencairan anggaran kepada pelaksana MBG lewat virtual account relatif sulit untuk dikorupsi. Namun, potensi penyimpangan tetap ada lewat permainan harga bahan baku sebelum memproduksi MBG.

\”Makanya pengawasan itu merupakan sebuah keniscayaan. Cuma sayangnya, di program-program seperti ini, pemerintah masih kurang aware terhadap pentingnya infrastruktur pengawasan. Mestinya ini dibuat transparan saja,\” ujar Yeka.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi KU III Ombudsman RI Kusharyanto juga mengungkap penyimpangan lain dalam pengadaan bahan baku MBG. Pihaknya menemukan adanya SPPG di Bogor yang memainkan kualitas beras untuk memasak nasi MBG.

Saat dibeli beras tertulis kualitas premium, tetapi ketika diperiksa secara langsung yang ditemukan justru beras medium. \”Di supplier disebut bahwa itu premium, tapi ternyata ketika dicek adalah beras medium, dan itu lolos dari pengecekan SPPG,\” ujar Kusharyanto.

Masalah Sanitasi Air di SPPG

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG belum memiliki sanitasi air yang baik. “Dari kejadian di berbagai tempat, tampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik. Sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi,” ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX, Rabu.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir. Dia mencontohkan kondisi sejumlah SPPG di Bandung. Meski dapur SPPG setempat dinilai tertata baik, standar pencucian peralatan makan belum sesuai aturan.

“Alat makan seperti yang di Bandung, setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali, ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan,” kata Dadan.

Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa sejumlah SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang mampu mencapai suhu 120 derajat celsius hanya dalam satu menit. Dia pun meminta agar penggunaan alat tersebut lebih dimaksimalkan lagi untuk mensterilkan peralatan makan agar lebih higienis.

Selain itu, BGN juga telah meminta SPPG memperketat penggunaan air bersih untuk kebutuhan memasak maupun mencuci alat serta bahan makanan. “Kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon untuk memasak. Untuk mencuci, airnya perlu diberikan saringan,” kata Dadan.

Dadan juga menilai maraknya kasus keracunan terjadi karena SPPG tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dengan benar. Menurut Dadan, kasus keracunan MBG yang mencuat dalam dua bulan terakhir memperlihatkan adanya pelanggaran teknis di lapangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses distribusi makanan.

“Nah, dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di dua bulan terakhir. Ini berkaitan dengan berbagai hal, dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan saksama,” tutur Dadan.

Dia mencontohkan, ada SPPG yang membeli bahan baku empat hari sebelum distribusi, padahal seharusnya maksimal dua hari. Selain itu, durasi memasak hingga distribusi makanan juga kerap melebihi batas waktu yang ditetapkan.

“Kemudian ada kita tetapkan, proses memasak sampai delivery tidak lebih dari enam jam, optimalnya empat jam. Tetapi seperti di Bandung, itu ada yang memasak dari jam 9 (malam), dan kemudian di-delivery ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih,” ujar Dadan.

Atas berbagai pelanggaran tersebut, BGN menjatuhkan sanksi berupa penutupan sementara terhadap sejumlah SPPG yang dianggap lalai menjalankan SOP.

“Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak melalui SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan, dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat,” jelas Dadan.

Menurut Dadan, penutupan sementara itu tidak memiliki batas waktu tertentu. Pemerintah akan menunggu hasil investigasi serta kesanggupan SPPG memperbaiki sistem pelayanannya.

“Oleh sebab itu, penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi,” tutur Dadan.

Dalam rapat tersebut, Dadan melaporkan ada lebih dari 6.457 orang terdampak kasus keracunan MBG. Data tersebut merupakan rekapitulasi yang dicatatkan BGN hingga 30 September 2025.

“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah III ada 1.003 orang,” kata Dadan.

Dia menambahkan, kasus terbaru keracunan MBG ditemukan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di Garut, keracunan diduga dipicu pembagian makanan dua kali sehari karena dapur MBG setempat akan direnovasi.

“Salah satu makanan yang dibagikan adalah susu. Susunya langsung diminum dan itu yang kemudian menimbulkan gangguan pencernaan,” kata Dadan.