Krisis Pangan Terus Berlanjut, Reforma Agraria Jadi Jawaban Utama

Kritik terhadap Proyek Food Estate dan MBG

Sejumlah ahli dan aktivis hak asasi manusia menilai bahwa proyek food estate serta program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak mampu menjawab krisis pangan di Indonesia. Mereka menilai solusi yang paling tepat adalah reforma agraria yang melibatkan petani kecil dan masyarakat adat.

Diskusi ini digelar dalam acara Nexus Tiga Krisis Planet oleh Lapor Iklim, CELIOS, dan Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) menjelang COP30. Dalam diskusi tersebut, Guru Besar IPB University, Prof. Dwi Andreas Santosa, menegaskan bahwa kedaulatan pangan hanya dapat terwujud jika petani memiliki kendali atas tanah, benih, serta kebijakan yang berpihak.

Menurutnya, proyek food estate justru melanggar empat pilar pembangunan pangan dan berpotensi menimbulkan krisis baru. “Jika dipaksakan, food estate hanya melahirkan masalah tambahan, sementara jumlah petani terus berkurang dan generasi muda enggan terjun ke sektor pertanian,” ujarnya.

Koordinator Nasional FIAN Indonesia, Marthin Hadiwinata, menilai food estate gagal secara teknis sekaligus melanggar hak asasi manusia atas pangan. Ia mencontohkan kelaparan berulang di Papua sejak 2018, sementara saat ini lebih dari 17,7 juta orang mengalami kelaparan dan 123 juta jiwa tidak mampu mengakses pangan bergizi.

“Ironisnya, konsumsi makanan ultra-proses seperti mie instan justru semakin meningkat,” ungkapnya.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, juga menegaskan bahwa pangan adalah hak asasi yang wajib dipenuhi negara. Ia mengkritik proyek food estate dan MBG karena sering mengabaikan prinsip HAM serta berpotensi menimbulkan penggusuran, pencemaran, dan kriminalisasi.

“Pangan tidak boleh dibangun dengan mengorbankan masyarakat adat, perempuan, anak, petani kecil, dan kelompok marginal. Negara wajib melindungi mereka,” tegas Anis.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap mengapa politik pangan Indonesia tetap terjebak pada dominasi beras. Prof. Andreas menjelaskan bahwa sejak era Orde Baru, beras dijadikan simbol stabilitas politik sehingga pangan alternatif seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian tersisih.

Para peserta sepakat bahwa krisis pangan tidak bisa diatasi dengan food estate atau MBG yang hanya mengulang pola gagal di masa lalu. Jalan keluar yang lebih adil dan berkelanjutan adalah reforma agraria, perlindungan petani kecil, serta pelibatan masyarakat dalam kebijakan pangan.

Seruan “tanah untuk rakyat, bukan food estate” yang muncul dalam forum tersebut menjadi penegasan bahwa kedaulatan pangan hanya dapat terwujud jika negara berpihak pada rakyat, bukan pada proyek raksasa yang menguntungkan segelintir pihak.