Pemkab Berau Pantau Ketat Makanan Gratis untuk Hindari Keracunan

Pemkab Berau Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mengambil langkah tegas dalam memperketat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai upaya mencegah terjadinya insiden keracunan makanan yang pernah terjadi di daerah lain. Dengan adanya kebijakan baru, pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang di wilayah Bumi Batiwakkal.

Salah satu kebijakan utama yang kini diterapkan adalah mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program MBG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, tenaga penjamah makanan juga diwajibkan mengikuti pelatihan resmi yang berkaitan dengan kebersihan dan keamanan pangan. Penguatan kebijakan ini menjadi topik utama dalam rapat koordinasi lintas instansi yang digelar di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau.

Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sarie, menegaskan bahwa keamanan pangan bagi siswa menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengawasan akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga puskesmas di setiap wilayah kerja. Ia menjelaskan bahwa selain sertifikasi, pihaknya juga akan menjalankan standar baku dalam pengolahan makanan. Maka, setiap dapur SPPG yang terlibat dalam program MBG ini nantinya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Lamlay menambahkan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kebersihan peralatan masak, namun juga mencakup penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Dengan penerapan standar yang ketat di seluruh rantai penyediaan makanan, ia berharap potensi keracunan makanan dapat ditekan sejak dari dapur.

Pembentukan Gugus Tugas Khusus

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengungkapkan bahwa Pemkab Berau saat ini tengah menyiapkan gugus tugas khusus yang bertugas memperkuat pengawasan serta merespons cepat jika terjadi insiden keracunan makanan. “Jadi ke depannya itu, akan ada gugus tugas khusus yang disiapkan untuk merespons cepat bila terjadi kasus keracunan. Maka tidak hanya pengawasan di hulu, tetapi juga antisipasi langsung di lapangan,” terangnya.

Ia menuturkan bahwa selama ini pengawasan pangan sudah dilakukan secara berkala, mencakup pemeriksaan bahan baku yang digunakan hingga menu yang disajikan di sekolah. Namun dengan adanya gugus tugas, mekanisme pengawasan akan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan responsif.

Dalam upaya konkret, Rakhmadi juga menyebutkan bahwa pihaknya bersama Kodim dan Dinas Kesehatan Berau telah melakukan inspeksi langsung ke SPPG Karang Ambun dan melakukan kunjungan ke SD Negeri 20 Berau beberapa waktu lalu. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memastikan distribusi MBG berjalan sesuai standar, serta meninjau langsung kondisi kebersihan dan pengolahan makanan di lapangan.

“Tak hanya itu, kami juga rutin melakukan uji sampel terhadap bahan pangan segar sebelum digunakan atau dimasak. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada siswa,” tambahnya.

Kolaborasi Lintas Sektor

Di sisi lain, Rakhmadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program MBG. Menurutnya, Dinas Pendidikan bertugas memastikan SPPG mematuhi standar yang ditetapkan, Dinas Kesehatan berfokus pada aspek higienitas, sementara Dinas Pangan mengawasi kualitas bahan pangan yang digunakan.

“Setiap unsur memiliki perannya masing-masing, dan sinergi ini penting agar tidak ada celah yang bisa berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Dengan adanya penguatan regulasi serta pembentukan gugus tugas, Rakhmadi bilang bahwa Pemkab Berau berharap program MBG tidak hanya dapat meningkatkan kualitas gizi siswa, tetapi juga menjamin keamanan dan kebersihan pangan di setiap sekolah.