Semangka MBG Tipis Seperti Tisu, Ombudsman: Permainan Bahan Baku

Masalah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Di tengah upaya pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, terdapat isu yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan kekhawatiran terhadap menu yang disajikan, khususnya buah semangka yang diiris sangat tipis seperti tisu.

Menurut Yeka, praktik ini merupakan bentuk penyimpangan dalam pengadaan dan penggunaan bahan baku. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan standar penyajian yang seharusnya diterapkan dalam program MBG. “Yang terjadi itu adalah permainan di bahan baku. Itu sangat unik. Faktanya banyak beredar, misalnya menu untuk Rp 10.000 porsi tapi buahnya (semangka) tipis banget, seperti tisu ‘wer-ewer’ gitu,” ujar Yeka saat berbicara di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Yeka menekankan bahwa praktik seperti ini jelas melanggar prinsip penggunaan bahan baku dalam program MBG. Menurutnya, jika hanya memberikan snack atau buah yang sangat tipis, maka itu dianggap sebagai manipulasi bahan baku dan melanggar aturan yang ada. “Kalau cuma kasih snack atau buah yang sangat tipis, itu jelas permainan bahan baku, dan itu melanggar,” tambahnya.

Meskipun secara sistem, program MBG relatif sulit dikorupsi karena anggaran langsung dicairkan ke virtual account dari masing-masing pelaksana, Yeka mengatakan potensi penyimpangan tetap ada. Hal ini bisa terjadi dengan mempermainkan harga bahan baku oleh pihak-pihak yang bertugas di lapangan.

Menurut dia, celah penyimpangan muncul karena lemahnya pengawasan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Yeka menyarankan pemerintah untuk lebih serius membangun sistem pengawasan dan transparansi harga bahan baku. “Makanya pengawasan itu merupakan sebuah keniscayaan. Cuma sayangnya, di program-program seperti ini, pemerintah masih kurang aware terhadap pentingnya infrastruktur pengawasan. Mestinya ini dibuat transparan saja,” ujarnya.

Sebagai contoh, Yeka menyoroti ketidaksesuaian harga bahan pokok di lapangan yang sulit diverifikasi secara akurat. Misalnya, harga telur di pasar mencapai Rp 30.000 per kilogram. Jika SPPG belanja ke pasar, maka harusnya beli dengan harga segitu. Namun, pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa mereka benar-benar membeli dengan harga Rp 30.000?

Yeka menjelaskan bahwa bukti pembelian seperti bon atau kuitansi belum tentu bisa menjamin kebenaran harga yang tercatat. “Hanya pembuktian di atas kertas. Kalau tidak ada verifikasi, ya bisa saja dia belinya Rp 28.000 tapi dilaporkan Rp 30.000. Nah, yang seperti ini kan jadi persoalan,” katanya.

Lebih lanjut, Yeka menambahkan bahwa penyimpangan semacam ini bisa berdampak pada kualitas gizi makanan yang disajikan anak-anak. Contohnya adalah porsi buah atau lauk yang tidak sesuai standar. “Apalagi kalau sudah semangka dipotong kecil-kecil begitu, ya itu jelas permainan bahan baku,” ujarnya.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG agar dapat memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sesuai dengan standar yang ditetapkan.